‘Selamat dari Merapi, Selamat Pula dari Pandemi’

‘Selamat dari Merapi, Selamat Pula dari Pandemi’ itulah tagline rencana kontijensi Kabupaten Magelang dalam rangka menghadapi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Ini tampaknya merupakan konsep umum yang juga sudah diaplikasikan di daerah-daerah yang berada di sekitar Gunung Merapi baik itu di Kabupaten Magelang, Sleman, Klaten, Boyolali maupun di kawasan Tanam Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Adapun rencana Kontinjensi ini merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu bisa terjadi. Ini merupakan bagian dari manajemen risiko bencana yang disusun secara bersama-sama antar lembaga, pelaku penanggulangan bencana baik pemerintah maupun non pemerintah serta melibatkan juga masyarakat.

Dasar penyusunan rencana kontijensi ini berasal dari hasil kajian Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta yang merupakan otoritas resmi dalam pemantauan aktivitas Gunung Merapi.

Sebagaimana disampaikan Kepala BPPTKG Yogyakarta, Hanik Humaida, beberapa waktu belakangan ini Gunung Merapi menunjukan peningkatan aktivitas yang tidak menutup kemungkinan berakhir dengan erupsi. Namun begitu, berdasarkan data pengamatan erupsi kali ini tampaknya cenderung mengarah seperti letusan efusif tahun 2006 lalu.  “Berdasarkan data, cenderung ke letusan efusif. Tapi bagaimana pun semuanya harus kita antisipasi, apakah itu letusan efusif atau eksplosif,” katanya dalam acara Talkshow dalam rangkaian Peringatan 10 Tahun Erupsi Merapi pada Rabu (4/10/2020).

Bagaimana dengan kesiapan tiap daerah yang bersinggungan dengan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi? Utamanya pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

Rencana Kontijensi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)

TNGM memiliki cakupan wilayah kewenangan yang sangat luas. Total ada 6600 hektar dengan 80 persen atau sekitar 5800 hektar di antaranya berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Di waktu bersamaan, banyak aktivitas yang dilakukan di kawasan ini. Meliputi 1164 KK yang menggantungkan aktivitas mencari rumput, ada 569 KK yang beraktivitas mencari kayu bakar, serta ada area penambang rakyat yang juga berada di zona sekitar merapi.

Selain itu, TNGM juga mengelola sejumlah obyek wisata di kawasan Merapi. Meliputi Obyek Wisata Kaliurang, Obyek Wisata Deles di Klaten, Obyek Wisata di Kawasan Cangkringan serta Obyek Wisata Jurang Jero di Magelang.

Sejak 16 Maret 2020 lalu, obyek-obyek wisata alam itu sudah ditutup untuk umum. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan di masa pandemi. Adapun mulai 17 Agustus 2020 lalu, obyek wisata paling luas dengan luasan 60 hektar yakni Jurang Jero, Magelang sudah dibuka kembali dengan penerapan protokol kesehatan.

“Di masa pandemi ini, kami tetap berkoordinasi dengan BPPTKG,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Pujiati.

Selain itu, pihaknya juga sudah membuat SOP jalur evakuasi, penunjuk arah, dan titik kumpul. Serta penyiapan prasarana protokol kesehatan. Selain itu TNGM juga berkordinasi dengan BPBD atau Pemda setempat untuk mendata masyarakat yang beraktivitas di kawasan rawan bencana.

Rencana Kontijensi Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang menyusun rencana kontijensi erupsi Merapi dengan tagline ‘Selamat dari Merapi, Selamat Pula dari Pandemi’. Tagline ini menggambarkan penyusunan rencana kontijensi merapi yang sudah disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi. Secara praktis protokol kesehatan sudah diaplikasikan dalam semua level tanggap darurat. Semisal barak pengungsian dengan kapasitas yang dikurangi 50 %, pembuatan sekat di barak, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung protokol kesehatan, bahkan Kabupaten Magelang sudah menyiapkan cadangan media rapid test dan swab test yang bisa digunakan kapan pun ketika terjadi evakuasi bencana merapi.

“Merapi ini kan tentang evakuasi, mengumpulkan orang, sementara pandemi itu bagaimana menjaga jarak. Inilah tantangan kita,” kata Pelaksanakan BPBD Kabupaten Magelang, Edi Susanto.

Untuk mengantisipasi supaya barak pengungsian tidak menjadi klaster baru penularan covid-19, Kabupaten Magelang menyiapkan konsep Paseduluran Deso yang konsepnya hampir sama dengan sister village. Ini untuk menampung jumlah pengungsi yang tak bisa masuk ke barak akibat dari pembatasan jumlah.

Bahkan mereka menyusun rencana pengungsian dengan konsep familiy to family, seperti sister village namun dengan skala antar keluarga. “Tantangannya mungkin ada resistensi dari tuan rumah atau bahkan dari tamunya tentang kekhawatiran covid-19. Itulah alasannya kenapa sejak awal masyarakat juga kami libatkan dalam penyusunan rencana kontijensi ini,” jelasnya.

Rencana Kontijensi Kabupaten Sleman

Sama halnya dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman juga sudah menyusun rencana kontijensi dengan berdasarkan pada situasi kekinian di masa pandemi. Mereka membuat tagline ‘Kau dan Aku Aman Covid’.

Untuk mencegah penularan covid di barak pengungsian, maka Sleman telah mengurangi kapasitas barak. Total di Sleman ada 35 titik barak pengungsian yang disiapkan, dengan kapasitas yang diurunkan menjadi 50 % setiap barak.

“Di masa pandemi ini kami tambah dengan fasilitas cuci tangan, pengukur suhu dan sarana prasarana protokol kesehatan lainnya. Jumlahnya kami atur supaya aman dari penularan covid. Kami juga sudah menyiapkan barak khusus kelompok rentan di Purwobinangun,” jelas Makwan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.

Sleman juga sudah memiliki aplikasi android yang bisa mengukur jarak seseorang dari puncak merapi. Sehingga dengan demikian warga bisa mengetahui posisinya saat itu sekaligus mengetahui apakah dirinya berada dalam jarak bahaya atau tidak.

Rencana Kontijensi Kabupaten Klaten

Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Sip Anwar menyampaikan rencana kontijensi di daerahnya hampir sama dengan yang telah diaplikasikan baik itu di Magelang atau pun di Sleman dengan pembatasan jumlah pengungsi, penerapan protokol kesehatan serta pelibatan masyarakat dalam tanggap darurat bencana.

Yang menarik, Klaten memiliki peraturan yang telah disepakati bersama tentang evakuasi mandiri warga.

Warga diberikan kewenangan untuk melaksanakan evakuasi secara mandiri ketika ada potensi ancaman merapi. Mereka juga telah menentukan lokasi pengungsian, termasuk di antaranya jalur evakuasinya serta transportasi evakuasi.

Sementara itu relawan maupun petugas BPBD tidak diperkenankan naik ke sekitar kawasan rawan bencana ketika warga sedang mengevakuasi dirinya.

“Ini untuk meminimalisir situasi crowded di jalanan. Ada yang turun ada juga yang naik. Ini juga untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke wilayah yang sedang ditinggalkan. Kan siapa tahu juga ada orang tak bertanggung jawab yang mengaku relawan misalnya, padahal mereka adalah pencuri ternak,” katanya.

Dengan cara itu, maka pergerakan orang akan lebih terkontrol serta proses evakuasi pun bisa lebih lancar karena sudah terencana baik sejak awal.

Rencana Kontijensi Kabupaten Boyolali

Kepala Pelaksana Harian BPBD Boyolali, Bambang Sinungharjo pun telah menyusun rencana kontijensi serupa. Mereka mengaplikasikan konsep sister village untuk pengungsian serta penerapan protokol kesehatan. Untuk konsep sister village tersebut, telah disiapkan sejumlah desa penyangga bagi desa di Kawasan Rawan Bencana III. Bahkan direncanakan pula penerapan pengungsian melalui skema familiy to family. Hal itu dilakukan dengan memperhitungkan jangkauan bahaya serta rekomendasi dari BPPTKG Yogyakarta.

Selain itu, mereka juga sudah menyiapkan 100 ribu masker serta logistik lainnya yang diperlukan ketika terjadi bencana. Menariknya, Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan juga skema rencana evakuasi ternak milik warga. Menurut Sinung, permasalahan ternak ini justru sangat krusial. Lantaran tak sedikit di antara warga yang enggan mengungsi karena memikirkan ternaknya yang masih tertinggal di kawasan rawan bencana. Oleh karena itu, Boyolali sudah memperhitungkannya dengan membuat rencana evakuasi yang dikordinasikan bersama-sama dengan warga setempat. (*)