Komunikasi Jadi Salah Satu Kunci Penanggulangan Bencana

Bencana erupsi Merapi tahun 2010 lalu memang memberikan begitu banyak hikmah yang bisa dijadikan pelajaran berharga, terutama dalam konteks penanggulangan bencana di masa mendatang. Dalam bahasa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) periode 2008 – 2015, Syamsul Maarif, erupsi Merapi 2010 itu telah membuka ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tersembunyi.

Apalagi, Gunung Merapi juga diketahui telah menjadi rujukan sejumlah negara dalam rangka penanggulangan bencana sehingga ia menjadi laboratorium pengetahuan yang berharga.

Sementara Kepala Badan Geologi pada periode tahun 2008 – 2013, Raden Sukhyar, menyebut Gunung Merapi telah menjadi jendela bumi sehingga kita mampu melihat proses yang terjadi di dalam perut bumi.
Meski begitu, bukan berarti kejadian 10 tahun itu bebas dari koreksi dan sejumlah catatan penting.

Syamsul Maarif yang menjadi salah satu narasumber webinar seri 3 Peringatan 10 Tahun Erupsi Merapi pada Kamis (29/10) ini menggarisbawahi pentingnya Pre-Disaster Recovery Assessment. Contohnya dalam proses penyamaian informasi kebencanaan dan pentingnya pemetaan kawasan rawan bencana yang harus dibuat secara lebih spesifik. Baik secara geografis maupun berdasarkan pada kerentanannya. Karena ini pada akhirnya akan berimplikasi pada jumlah dan area mana yang harus dievakuasi, diungsikan atau direlokasi.

“Dulu itu hanya dibunderin-bunderin aja,” ungkapnya menjelaskan pemetaan radius kawasan rawan bencana pada tahun 2010 lalu.

Selain itu, ia juga mencatat pentingnya strategi komunikasi risiko yang tepat, untuk memformulasikan bahasa-bahasa sains sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan begitu, warga benar-benar memahami potensi ancaman bencana.

Komunikasi Krisis Saat Bencana

Masalah komunikasi ini memang menjadi faktor yang sangat menentukan. Jurnalis Kompas Ahmad Arief yang juga menjadi narasumber webinar, mengatakan proses komunikasi risiko akan sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat. Sementara penerimaan ini ditentukan pula oleh tingkat kepercayaan publik. Sehingga dengan demikian penting artinya untuk membangun kredibilitas para pemangku kepentingan maupun pengambil keputusan. Semisal dalam hal konsistensi informasi maupun ketepatan dalam menyampaikan data.

Hal ini juga yang menjadi bahan koreksi bagi Kepala BPPTKG periode 2007 – 2015, Subandriyo.

Berdasarkan hasil survey pada tahun 2018 lalu, diketahui bahwa warga memiliki kecenderungan lebih menerima informasi yang disampaikan secara langsung lewat metode tatap muka. Lantaran dengan demikian akan tercipta komunikasi dua arah sebagaimana yang disampaikan Ahmad Arief. Di mana pemerintah tidak hanya mendiseminasi informasi yang sifatnya top-down, namun ada proses komunikasi dialogis. Sehingga pemerintah juga bisa mendengarkan masukkan dari masyarakat.

Adapun saat ini, BPPTKG memanfaatkan teknologi kekinian semisal website dan media sosial untuk menginformasikan laporan-laporan aktivitas terkini Merapi. Cara ini diimbangi pula dengan komunikasi tatap muka seperti yang dilakukan melalui program Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB).

Keduanya harus berjalan beriringan untuk mengisi masing-masing kelemahan dari kedua metode tersebut.

Apalagi dalam survey tahun 2018 itu ditemukan fakta bahwa kesadaran dan perilaku sadar bencana masih terhitung rendah, yakni sekitar 50 persen. Berbeda dengan pengetahuan tentang sumber ancaman, kawasan rawan bencana serta risiko bencana yang dinilainya sudah begitu tinggi.

“Jadi tetap memperkuat di media sosial dengan meningkatkan kualitas isinya dan pelatihan pada WLPB dengan penerapan protokol kesehatan. Kami juga menyosialisasikan tentang Catur Gatra Ngadepi Beboyo,” ulasnya.

Permasalahan di Huntap Dongkelsari

Proses komunikasi dua arah di atas memang sangat krusial terutama dalam situasi krisis. Hal itu diyakini mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan yang bisa timbul baik itu pada masa mitigasi, tanggap darurat maupun pada tahapan pascabencana. Bahkan bencana tahun 2010 saja masih dapat dirasakan efeknya hingga sekarang akibat dari pola komunikasi yang tidak aspiratif dan akomodatif.

Contohnya kondisi sosial masyarakat hunian tetap (huntap) di Dongkelsari, Wukirsari, Cangkringan.

Menurut Kepala Dukuh Dongkelsari, Totok Hartanto, kondisi huntap memang dirasakannya kurang representatif. Secara tata ruang, menurut dia rumah-rumah di huntap memang sangat berdekatan, namun secara sosial para penghuninya terkesan berjauhan. Hal yang paling ia rasakan adalah mulai lunturnya budaya gotong royong.

“Dulu secara tata ruang jauh, tapi secara sosial sangat guyub. Tanpa tukang saja rumah bisa jadi. Tapi sekarang tidak bisa. Siapa yang mau bantu?,” herannya.

Jadi, menurutnya memang perlu strategi-strategi yang tepat untuk bisa hidup di huntap. Termasuk bagaimana mempersiapkan warga untuk dapat beradaptasi dengan kontrak sosial yang berbeda dengan di tempat tinggalnya terdahulu. Kontrak sosial yang dimaksud contohnya adanya larangan memelihara ayam di kawasan huntap.

Menurut Totok tentu hal ini akan sangat sulit diaplikasikan mengingat warga di wilayah pedesaan menjadikan ayam sebagai salah satu penghasilan utama mereka.

Sebagai informasi, relokasi huntap pun hingga kini masih menyisakan persoalan. Menurut Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Sleman, Saiful Bachri, hingga sekarang masih ada sekitar 523 kepala keluarga yang masih belum mau relokasi. Serta masih ada 430 unit huntap yang belum bersertifikat.

Sementara hingga kini masih tersedia lahan untuk relokasi meliputi di Dusun Gading seluar 50 hektar dan dapat menampung 312 KK serta di Dusun Plosokerep yang bisa menampung 10 KK.

Namun, sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa syarat keberhasilan penanggulangan bencana termasuk untuk masalah relokasi ini salah satu kuncinya ada pada komunikasi dua arah yang akomodatif. Sehingga keputusan yang diambil pun diperoleh lewat hasil dialogis. Dengan begitu dapat meminimalisir terjadi penolakan-penolakan dari masyarakat yang terdampak bencana. (*)